RSS

Ayo!Dukung Penyelamatan Ikan Napoleon di Laut Indonesia

03 May

Napoleon FishKeseriusan Indonesia yang dipercaya oleh dunia internasional untuk mengelola jantung terumbu karang dunia, The Coral Triangle, menghadapi ujian pertamanya. Masih segar dalam ingatan, beberapa waktu lalu Presiden SBY menerima penghargaan atas perannya dalam menginisiasi kerjasama 6 negara untuk memastikan kelestarian Coral Triangle. Namun saat ini, apresiasi internasional tersebut diuji secara nyata ikan napoleon. Ikan napoleon (humphead wrasse) atau yang biasa disebut mameng dalam bahasa pasar lokal, dikhawatirkan berada dalam ancaman kepunahan, dimana Indonesia menjadi aktor kunci yang menentukan nasib ikan yangdalam bahasa latin disebut Cheilinus undulatus. Moratorium penangkapan dan perdagangan ikan napoleon harus dilakukan untuk mencegah punahnya ikan ini dari laut Indonesia.

Nilai ekonomi

Ikan napoleon merupakan komoditas primadona yang diperdagangkan secara hidup, dengan tujuan utama pasar Hongkong dan China daratan. Dengan harga di pasar internasional mencapai 180USD/kg, permintaan yang tinggi membuat status ikan ini menjadi terancam. Tahun terkahir Statistik Perikanan Tangkap Indonesia tahun 2010, volume penangkapan ikan Napoleon di Indonesia mencapai 2.000 ton (sebanding dengan 3810 ekor ikan, sumber: kementerian kehutanan) dengan nilai produksi sebesar 42,5 miliar rupiah.

Status Internasional

Lembaga internasional IUCN memasukkan ikan napoleon dalam daftar merah dengan status terancam (endangered). Status terancam ini didasarkan pada penurunan populasi hingga 50%  dalam 3 generasi terakhir dan rentan untuk mengalami penurunan drastis dalam waktu dekat. Status ini diperkuat oleh CITES yang mengatur perdagangan mahluk hidup internasional, yang memasukkan ikan napoleon dalam apendiks 2. CITES Apendiks 2 mewajibkan peraturan ketat dalam perdagangan ikan napoleon dan hanya dapat dilakukan dengan ijin dari negara bersangkutan. CITES mewajibkan perdagangan hanya dilakukan lewat jalur udara untuk memperketat pengawasan. Lebih lanjut CITES memberi catatan jika tidak mampu mengawasi dengan ketat dan tidak mampu mencegah perdagangan illegal, sebaiknya ikan napoleon dilarang total untuk perdagangkan untuk mencegah kepunahan.

Kombinasi antara karakter biologi, praktek perikanan yang merusak, pengeolaan yang salah dan ketidakmampuan pengawasan menjadi penyebab utama rentannya ikan napoleon terhadap kepunahan di perairan Indonesia.

Karakater Biologi

Ikan napoleon tergolong ikan yang lambat untuk matang seksual. Usianya yang panjang membuat kemampuan recovery untuk menggantikan ikan yang mati sangat lambat. Uniknya, ikan ini akan berganti kelamin dari betina menjadi jantan saat dewasa.  Dengan kondisi ini, ikan napoleon sangat rentan terhadap eksploitasi, bahkan untuk kategori perikanan sedang sekalipun. Menjadi masalah karena kebanyakan ikan yang ditangkap ialah anakan ikan yang belum siap bereproduksi, ukuran kurang dari 50cm. Ukuran ini paling disukai karena sesuai dengan ukuran piring yang mudah disajikan dan disukai konsumen. Permasalahannya, jika semua anakan ikan sudah diambil dari alam, maka tidak ada generasi berikutnya. Ikan napoleon juga memiliki kebiasaan bergerombol dalam jumlah banyak saat bereproduksi. Saat reproduksi ini membuat kelompok besar ikan napoleon menjadi target empuk nelayan.

Praktek penangkapan yang merusak

Berdasarkan studi dari IUCN tahun 2005, bahwa 90% ikan napoleon yang ada di pasar internasional ditangkap dengan menggunakan sianida atau potas. Potas memudahkan ikan untuk ditangkap, karena ikan harus diekspor dalam keadaan hidup. Sayangnya, potas mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang yang menjadi habitat buat ikan napoleon dan tentunya buat mahluk hidup lainnya di laut. Kerugian tidak hanya bagi napoleon tapi bagi perikanan lainnya secara keseluruhan.

Pengelolaan yang ceroboh

Pemerintah Indonesia sesuai amanat CITES memperketat perdagangan ikan napoleon dengan menerapkan sistem kuota (batasan jumlah yang boleh diperdagangkan). Tahun 2005-2009 pemerintah menetapkan kuota sebanyak 8000 ekor. Selain itu, mengatur ukuran ikan yang boleh diperdagangkan yaitu 1-3kg, dan hanya boleh ditangkap dengan pancing, perangkap dan jaring insang oleh nelayan tradisional. Aturan ini menjadi bumerang karena tidak mampu mencegah penurunan populasi ikan napoleon, akibatnya kuota diturunkan 2000 ekor di tahun 2012.

Ukuran batasan ikan yang diijinkan (1-3kg) juga dengan mudah diakali dengan menangkap anakan ikan untuk kemudian dibesarkan dengan alasan budidaya hingga sesuai dengan ukuran pasar. Praktek pembesaran anakan ikan ini bahkan dengan mudahnya mengelebui pemerintah karena disalah mengerti dan dianggap sebagai bagian budidaya. Dalam kenyataannya, ini hanyalah pembesaran anakan ikan napoleon. Artinya, aturan yang melarang perdagangan anakan ikan (kurang dari 1 ikg) menjadi tidak berarti. Hingga saat ini, budidaya penuh (indukan hingga benih lalu ikan dewasa) belum bisa dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dalam skala komersial. Masih butuh waktu, sumberdaya dan dana yang besar untuk mewujudkannya.

Pengawasan yang minim

Ketidakmampuan pengawasan menjadi kartu As kegagalan pengelolaan ikan napoleon. Pemerintah tidak mampu mengawasi jalur perdagangan untuk memastikan ekspor hanya lewat udara. Diperkirakan 50% ikan yang masuk ke Hongkong berasal dari jalur ilegal yang luput dari pengawasan melalui jalur laut, merugikan secara ekonomis dan ancaman besar bagi ikan napoleon. Kuota seolah menjadi jalan tol bagi kepunahan ikan napoleon, karena minimnya pengawasan, mengakibatkan eksploitasi yang tak terkontrol. Parahnya lagi, Hongkong dan China sendiri tidak melarang masuknya ikan napoleon lewat jalur laut. Seolah tidak peduli dan tidak ingin dicampuri urusan internalnya, China sendiri tidak menerapkan aturan CITES apendiks 2.

Penangkapan Napoleon sudah dihentikan di negara lain

Sulitnya pengelolaan ikan napoleon dan dampak negatif yang lebih besar membuat negara-negara lain yang juga memiliki ikan napoleon sudah menghentikan total penangkapan dan ekspor. Australia yang memiliki kemampuan dan sistem pengelolaan dan pengawasan perairan laut terbaik di dunia sudah melarang total untuk diperdagangkan. Maladewa juga sudah melarang total karena ikan napoleon menjadi atraksi yang disukai oleh para penyelam, memiliki manfaat yang lebih besar untuk pariwisata selam. Negara lain yang dulunya jugamenyuplai pasar internasional, seperti Filipina, Papua nugini dan Palau juga sudah menghentikan penangkapan. Bahkan China sendiri, konsumen utama ikan napoleon, hanya memperbolehkan ikan napoleon ditangkap di perairannya untuk kebutuhan konservasi.

Desakan untuk moratorium

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, desakan untuk menghentikan penangkapan dan perdagangan ikan napoleon dari perairan Indonesia disuarakan oleh para peneliti, pemerhati lingkungan dan dunia internasional. Namun, desakan ini menjadi kompleks karena menghentikan ekspor ikan napoleon berlawanan dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan. Lebih lanjut, pemerintah mengkhawatirkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

Pemerintah menunda ide moratorium

Beberapa waktu lalu setelah mengunjungi perairan Anambas, Kepulauan Riau, pemerintah menunda rencana untuk moratorium perdagangan ikan napoleon (14/11 Antara News).

Alasan pemerintah menunda moratorium karena belum ada data detail mengenai status dan jumlah populasi ikan napoleon. Alasan ini yang memberikan preseden buruk mengenai bagaimana Indonesia membuat kebijakan pemanfaatan ikan napoleon (kuota dan aturan-aturan lainnya) selama ini yang tanpa disertai data yang detail, jauh dari prinsip kehati-hatian. Untuk kebutuhan eksploitasi pemerintah tidak membutuhkan pertimbangan dan data yang detail, namun untuk menghentikan eksploitasi pemerintah membutuhkan pertimbangan detail. Hingga saat ini juga belum jelas siapa yang diuntungkan dari perdagangan ikan napoleon. Tidak ada data yang jelas mengenai jumlah nelayan yang terlibat. Lebih lanjut belum ada data yang jelas mengenai lokasi-lokasi penyebaran dan jumlah populasi ikan napoleon di Indonesia.

Langkah tegas dibutuhkan

Masa depan ikan napoleon berada di tangan pemerintah, khususnya kementerian kelautan dan perikanan serta kementerian kehutanan yang memegang otoritas perdagangan ikan napoleon. Keputusan untuk moratorium harus dikeluarkan hingga pemerintah memastikan perdagangan ikan napoleon tidak mengakibatkan kepunahan.

Solusi dan resiko

Pemerintah harus mengumpulkan informasi yang jelas mengenai jumlah populasi ikan napoleon yang ada, memetakan dan melindungi lokasi penting reproduksi ikan napoleon. Tentunya harus dipastikan juga jumlah nelayan yang terlibat. Jika memang memberi keuntungan ekonomis, ikan napoleon bisa terus dimanfaatkan, namun apakah kita siap dan mampu mengawasi, memiliki sumberdaya yang cukup untuk mencegah perdagangan ilegal di laut? Pada akhirnya apakah pengeluran untuk pengawasan sebanding dengan keuntungan perdagangan. Lebih lanjut, dengan resiko kegagalan yang tinggi, punahnya ikan napoleon dari perairan Indonesia akan menjadi catatan yang buruk, noda merah bagi Indonesia sebagai penjaga dan koordinator pengelolaan jantung segitiga terumbu karang dunia.

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on 05/03/2013 in Warta Berita

 

Tags:

One response to “Ayo!Dukung Penyelamatan Ikan Napoleon di Laut Indonesia

  1. rizam

    01/28/2015 at 5:57 pm

    indonesia surganya ikan napoleon. saya sangat setuju jika ekspor ikan napoleon kaoutanya ditamabah kalau bisa seratus kali lipat, supaya pendapatan negara juga bertamabah coy, yang harus dipikirkan itu bagaimana kita bisa membibitkannnya saja, baik dgn tehnologi atau dgn alam. bicara berapa nelayan yag terlibat waw sangat banyak ribuan orang. masalah PBB biarlah, mereka saja pusing ngurus negara masing-masing, jagan terlalu takut dengan kecaman PBB, yang paling peting kita tidak ngemis dengan mereka, masyarakat kita sejahtera. Inggat jangan atas nama PBB, justru masyarakat kita sengsara

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: